JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan terlibat mendirikan 3 jt rumah , inisiatif unggulan milik Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang dimaksud menerima penugasan untuk terlibat pada proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, serta Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan komponen baku semen melalui metode pengadaan kemudian distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan rakyat mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk merancang model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar perekonomian sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun penyelenggaraan 3 jt rumah diyakini tidak ada membebani industri kemudian keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas inisiatif pemerintah ini kan kemudian dihadiri oleh dengan adanya PMN. Saya tidaklah meninjau bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang tersebut kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter untuk MNC Portal, Mulai Pekan (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah sudah pernah menyiapkan pendanaan khusus juga dialokasikan untuk proyek di area sektor perumahan. Sehingga, bukanlah menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa jumlah BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang mana tidaklah sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, teristimewa di area BUMN karya.
