JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin tidak ada terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump pada menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang tersebut mengutamakan negaranya harus dicermati, sebab ia tak percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada beberapa jumlah negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh oleh sebab itu itu, makanya yang dimaksud disasar sekarang adalah negara-negara yang dimaksud punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry dalam Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, lalu Vietnam yang mana menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang digunakan punya surplus perdagangan besar dengan Amerika lalu karenanya ia akan mengenakan tarif yang mana tinggi bagi barang-barang yang tersebut diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry mengumumkan Trump sekarang sudah ada merencanakan tarif minimal 25% untuk China per semester II-2025. Kemudian juga sudah ada diberitahukan tarif perdagangan terhadap Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga sudah ada menyiapkan kebijakan imigrasi yang mana sangat ketat terhadap semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing di tempat Amerika yang tersebut tak punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya bisa saja naik. Dan oleh sebab itu itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang dimaksud dipekerjakan tidak orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh dikarenakan itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar dapat ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam tak terlalu besar, Perry mengungkapkan Indonesia harus memahami bagaimana bisa saja mendapatkan perjanjian secara langsung dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
