JAKARTA – Pada Oktober 2024, empat negara utama pada Asia Tenggara telah dilakukan menjadi mitra BRICS . Lantas mengapa Thailand, Malaysia, Indonesia, kemudian Vietnam menempatkan diri merek di tempat jalur keanggotaan?
Apa itu BRICS?
BRICS didirikan pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, Cina, kemudian Afrika Selatan dan juga dipandang sebagai kelompok ekonomi tumbuh yang digunakan bekerja identik untuk menguatkan hubungan kegiatan ekonomi juga membatasi pengaruh Negeri Paman Sam pada sistem keuangan juga perdagangan global.
Pada 2023, BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotaan dengan mengundang Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, lalu Arab Saudi untuk bergabung. Dengan sebagian besar dari dia bergabung kecuali Argentina kemudian Arab Saudi, BRICS sekarang menjadi kelompok dengan sembilan anggota resmi.
Menyitir dari Australian Institute of International Affairs, secara total, sektor ekonomi anggota ini menyumbang sekitar 28% dari ekonomi global, yang digunakan setara dengan lebih besar dari USD28,5 triliun. Pada Kongres Taraf Tinggi (KTT) BRICS yang mana diselenggarakan di tempat Kazan, Rusia, 13 negara ditambahkan sebagai negara mitra termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, dan juga Vietnam. Sebagai mitra, negara-negara Asia Tenggara ini dapat meningkatkan kerja mirip lebih lanjut lanjut dengan anggota BRICS menuju anggota resmi BRICS.
Efek Trump
Terjepit di persaingan kekuatan besar, sebagian besar negara Asia Tenggara kerap memilih untuk mengambil sikap netral “hedging” antara Amerika Serikat juga China. Namun, ketidakpastian era Trump kemungkinan besar mengubah perhitungan negara-negara Asean. Jamil Ghani dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berpendapat bahwa kepemimpinan Trump 2.0 ini dapat memacu negara-negara Asia Tenggara untuk menjajaki hubungan yang dimaksud lebih lanjut dekat dengan BRICS, didorong oleh kegelisahan berhadapan dengan kebijakan ekonomi AS.
Kekhawatiran ini termasuk ketidakhadiran Washington dari perjanjian perdagangan multilateral seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership kemudian Daerah Comprehensive Economic Partnership, juga kebijakan proteksionis Trump, yang digunakan ditetapkan selama masa jabatan pertamanya terhadap negara-negara lain yang memiliki defisit perdagangan dengan AS, bahkan jikalau mereka adalah sekutu Amerika.
Perhitungan Strategis
