JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, kemudian Keselamatan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai meninjau situasi hukum di area Indonesia ketika ini. Negara didikte oleh bandit serta diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD di Rencana Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang digunakan diunggah di dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti beberapa tindakan hukum hukum di tempat Indonesia. Antara lain, persoalan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang tersebut merugikan negara Rp300 triliun, perkara pagar laut, perkara suap hakim yang mana melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan juga mobil dinas pejabat negara RI 36 yang Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan hanya sekali rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, banyak kali tidaklah ada pihak yang dimaksud mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tidaklah tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah terjadi ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 sekadar saling bilang tiada tahu coba. Nggak ada yang berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut kemudian mengelak, ada yang ngaku. Oh bukanlah saya itu, itu mobil saya tapi saya tidak ada ada dalam situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tak boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya bukan boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang digunakan duduk pada situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatat mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
