JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN kemudian APBD 2025.
Anggaran BGN yang digunakan terpotong hanya saja sebesar Rp200 jt atau 0,2845% dari jumlah agregat pagu senilai Rp7,1 triliun.
“Ya kan ini telah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi untuk anggaran belanja nasional serta juga daerah, lalu BGN pun termasuk salah satu yang tersebut terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih banyak 0,2845%, jadi berkurang 200 juta,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.
Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk merancang Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan di memulai pembangunan SPPG itu.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa saja pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang mana bisa saja diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan,” tutur Dadan.
Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.
Seban, anggaran BGN yang terkena efisiensi hanya sekali untuk pengadaan lahan.
“Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang digunakan kena pangkas, acara MBG juga tidaklah kena,” terang Dadan.
“Yang kena ya pengadaan di dalam pengadaan lahan, yang digunakan bisa jadi menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN serta lain-lain bisa saja pinjam pakai,” tandasnya.
