India Larang Pegawai pemerintahan Gunakan Artificial Intelligence DeepSeek lalu Asisten Percakapan GPT
LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Asisten Percakapan GPT serta DeepSeek ketika berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari peluang kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data di penyelenggaraan AI. Tidak hanya saja India, beberapa negara lain seperti Australia kemudian Italia juga sudah pernah memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek oleh sebab itu ketidakjelasan pada cara platform digital yang dimaksud menjalankan data pengguna.
Dalam surat edaran yang dimaksud dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan alat Artificial Intelligence dalam komputer lalu perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Teknologi AI kemudian perangkat lunak Artificial Intelligence (seperti ChatGPT, DeepSeek, kemudian lainnya) di area komputer juga perangkat kantor menyebabkan risiko terhadap kerahasiaan data lalu dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, diambil dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya sekali berlaku untuk perangkat yang digunakan digunakan di pekerjaan resmi di dalam kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sama akan diterapkan di dalam kementerian lainnya.
Menariknya, kebijakan ini muncul pada berada dalam kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global di regulasi AI, dalam mana pemerintah berupaya menyeimbangkan kegunaan teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Artificial Intelligence di tempat sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan data tetap saja menjadi prioritas utama bagi pemerintah di area era digital ini.
