JAKARTA – Penahanan beberapa jumlah petinggi subholding Pertamina beserta rekanan melawan dugaan korupsi impor minyak dinilai tiada semata-mata merusak reputasi perusahaan, namun juga berdampak luas bagi BUMN energi nasional tersebut. Skandal yang dimaksud disebut-sebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun itu berpotensi mempengaruhi arus kas, investasi, dan juga perkembangan Pertamina ke depan.
Ekonom serta pakar kebijakan masyarakat UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan, tindakan hukum ini dapat mengguncang kepercayaan mitra global serta penanam modal asing terhadap Pertamina. “Mitra internasional, seperti perusahaan energi asing yang dimaksud bermitra di proyek kilang atau eksplorasi, kemungkinan besar mengevaluasi ulang risiko bekerja sebanding dengan Pertamina pasca-skandal ini,” kata Achmad pada keterangan tertulisnya, Hari Sabtu (1/3/2025).
Reputasi tata kelola yang tersebut tercoreng menurutnya akan menghasilkan penanam modal lebih banyak berhati-hati, khawatir akan kemungkinan kerugian finansial akibat praktik curang. Indikasi itu, kata dia, tampak dari besarnya perhatian media internasional yang dimaksud menyoroti skandal ini. “Peliputan penting media asing menunjukkan perhatian global terhadap isu governance Pertamina,” tandasnya.
Menurut dia, tekanan masyarakat kemudian pemodal dapat memproduksi Pertamina lebih tinggi sulit menggaet pembangunan ekonomi baru atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah hingga perusahaan membuktikan pembenahan tata kelola. Mitra strategis kemungkinan besar menuntut penerapan compliance dan juga transparansi lebih tinggi ketat sebagai ketentuan kelanjutan investasi.
Reputasi yang digunakan tercoreng ini juga mengempiskan sikap tawar Pertamina di negosiasi internasional, misalnya ketika hendak menjalin aliansi strategis atau membeli aset pada luar negeri.
Skandal ini, lanjut Achmad, juga memukul kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Dugaan pengoplosan di skandal ini memproduksi jutaan konsumen BBM Pertamina mempertanyakan apakah hasil yang digunakan merekan beli benar-benar sesuai spesifikasi. “Efeknya, citra Pertamina pada mata konsumen merosot drastis. Pertamina sebelumnya dipandang sebagai penyedia BBM andal, tapi persoalan hukum ini menodai reputasi tersebut,” tegasnya.
Terganggunya kepercayaan ini, lanjut Achmad, dapat berdampak pada perilaku konsumen – misalnya, konsumen kelas menengah yang digunakan mungkin saja beralih ke SPBU swasta (Shell, BP, Vivo) yang mana dianggap tambahan terjamin kualitasnya, meskipun pilihan itu terbatas jumlahnya.
“Pertamina perlu segera melakukan langkah pemulihan kepercayaan seperti uji kualitas BBM secara terbuka, kampanye jaminan mutu, serta komunikasi intensif bahwa praktik curang sudah dihentikan,” tandasnya.
Achmad menambahkan, skandal ini bahkan berpotensi menghambat prospek perkembangan Pertamina di jangka pendek. Alasannya, fokus manajemen lalu pemerintah mungkin saja teralihkan untuk menyelesaikan kesulitan hukum serta melakukan reformasi internal, sehingga proyek ekspansi mampu tertunda.
