DKI Jakarta – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud saat ini terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang mana tambahan tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih besar tinggi. Ketika saya melihat, sewaktu spending, itu berarti khalayak harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang tersebut ia beli,” kata Deputi Sektor Industri lalu Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata penting mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau bursa baru yang dapat menciptakan wisatawan mau mengeluarkan dana tambahan untuk tinggal serta menikmati pengalaman berwisata di Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat beberapa orang bursa yang tersebut mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) lalu wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang tersebut dapat dikembangkan ke dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang sedang mengalami perkembangan pada kawasan Asia.
“Ini yang dimaksud kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih sejumlah regulasi yang digunakan tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Peluang Usaha Pariwisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Nusantara atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang bisa saja kita dapatkan market baru, ke luar market-market yang ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, juga beliau dapat spending lebih tinggi banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang digunakan berhubungan dengan pariwisata pada bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet tambahan banyak tamu melalui konsep hotel itikaf di dalam ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman pada Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari membuka puasa sampai malam, menginap kita di sana. Ada yang tersebut nginap di hotel, ada yang dimaksud dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, termasuk menentukan sasaran dan juga paket wisata, model item atau prasarana apa cuma yang tersebut perlu disusun lalu disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai perbuatan lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang tersebut ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang mana diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran dalam K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
