JAKARTA – Indonesia membutuhkan yang digunakan namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang tersebut lain, satu provinsi ke provinsi yang tersebut lain, satu area ke area yang lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan perubahan struktural digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet serta peningkatan infrastruktur digital , khususnya di dalam wilayah Terdepan, Terpencil, dan juga Terluar (3T).
Upaya pemerintahan Jokowi di mengikis kesenjangan akses internet dalam Indonesia lewat berbagai acara pada Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. “Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah ada sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di area Indonesia),” kata Anthony pada waktu dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, otoritas melalui Kemenkominfo sudah melakukan beberapa orang upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui acara Kemenkominfo seperti pengerjaan infrastruktrur berbentuk Base Transreceiver Station (BTS) di dalam wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet dalam Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah ada mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman dalam indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan kesetaraan akses internet, khususnya pada wilayah tertinggal, terdepan lalu terluar (3T). Menururnya, pengerjaan akses internet tak dilaksanakan cuma dalam Pulau Jawa.
“Tentunya harus di tempat kota-kota terpencil, Indonesia Timur lalu sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga juga kompetensi yang tersebut harus dimiliki oleh rakyat di tempat Indonesia Timur, publik yang di dalam kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih lanjut merata juga,” tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, warga sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 sanggup dapat tercapai.
“Dan ini tugas pemerintah lalu tugas civil society, tugas masyarakat, kita dengan bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas serta internet yang mana komprehensif, luar biasa,” ucap Anthony.
