JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah dilakukan terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar di area DKI Ibukota yang mana mencapai 14.501 orang, disertai Jawa Tengah dengan 11.252 orang kemudian Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja di area beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC dalam Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang dimaksud berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat di laporan keuangan, pada waktu ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih di fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi pangsa yang dimaksud memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang digunakan harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang digunakan dijalankan beberapa masyarakat. Ia mengaku bahwa hasil penjualan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup akibat tiada sanggup melanjutkan kontrak gedung, pendapatan turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di sedang persaingan dunia kerja yang mana ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tidaklah tahu pasti pemicu sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin oleh sebab itu situasi ekonomi yang memang sebenarnya lagi sulit dalam mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keperluan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan ada beberapa faktor yang mana memacu PHK massal, yaitu pelemahan daya beli warga kemudian juga pergerakan boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk bidang yang dimaksud dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid dalam Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah dan juga DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah kemudian DPR harus bekerja identik untuk mengantisipasi dampak kegiatan ekonomi lalu ketenagakerjaan dari aksi ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja dalam berada dalam lesunya ekonomi.
