JAKARTA – Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman ( PKP ) berusaha mencapai kuota rumah subsidi mulai tahun 2025 naik dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penambahan kuota rumah subdisi ini di rangka menggerakkan daya beli publik melawan hunian yang dimaksud layak, sekaligus membantu capaian acara 3 jt rumah pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami memiliki target rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000 unit. Selain itu juga menggalakkan pendanaan KPR FLPP kemudian SBUM juga inovasi proporsi APBN dan juga Bank yang tersebut sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau tambahan sejumlah warga untuk mengakses rumah subsidi,” ujar Menteri Ara pada keterangan resmi, Hari Sabtu (16/11/2024).
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan memacu skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan beberapa orang bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target serta jumlah keseluruhan rumah bersubsidi dapat lebih besar tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Guna membantu peningkatan kuota rumah subdisi ini, dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dibutuhkan. Karena itu, Menteri PKP meminta-minta tambahan anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sebesar Rp48,8 triliun.
“Saat ini jumlah total anggaran yang tersedia untuk 2025 cuma Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan keinginan dana perkembangan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada permintaan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu di penganggaran Kementerian PKP,” kata Ara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan lantaran sektor properti dapat membuka keran penanaman modal sekaligus menyokong berjalannya sektor sektor dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga luas.
“Kami memberikan dukungan terhadap Inisiatif Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih besar lanjut mengenai keinginan anggaran yang mana diperlukan,” tambah Wamenkeu.
