JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding sama-sama Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan proteksi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap pada pertemuan keduanya di area Gedung Kementerian Imigrasi lalu Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mendiskusikan penguatan proteksi bagi PMI dan juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang dimaksud signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang mana menyumbang devisa terbesar kedua setelahnya migas. Kami setuju menyokong Kementerian PPMI pada memberikan proteksi maksimal, termasuk mengurangi warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna meningkatkan kekuatan koordinasi lalu implementasi pengamanan PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar di mengawasi jalur gelap yang mana kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang luas dengan berbagai pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja identik dengan TNI dan juga Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling berbagai ditemukan pada wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, lalu Juanda. “Ini menjadi perhatian serius kami. Penguasaan pengawasan di area perbatasan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sebanding ini, khususnya di menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang mana berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menghurangi risiko eksploitasi serta meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja mirip antara Kementerian PPMI kemudian Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proteksi PMI sekaligus mengupayakan pertumbuhan kegiatan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, partisipasi PMI sangat penting di mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, juga pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat merek di dalam kancah internasional.
