JAKARTA – Keputusan Komisi III DPR RI memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dari unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, serta mantan anggota BPK, dinilai telah terjadi mengikis sifat independensi KPK, sebagai lembaga negara yang dimaksud masuk kategori constitutional important body serta independen. Penilaian yang dimaksud disampaikan Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi.
Menurut Hendardi, DPR secara sengaja memilih calon-calon yang dimaksud miliki afiliasi organisasi yang dimaksud memungkinkan pengendalian sikap, tindakan, serta pengendalian kehendak-kehendak tertentu di pemberantasan korupsi.
“Secara normatif dia yang dimaksud dipilih mempunyai hak yang tersebut sejenis untuk menduduki jabatan di area KPK. Demikian juga DPR RI berwenang menentukan pilihannya. Akan tetapi, seharusnya DPR RI memahami bahwa KPK dibentuk sebagai auxiliary state institution dan juga antitesis melawan kinerja ordinary state institution, yakni kepolisian dan juga kejaksaan yang digunakan sebelumnya dianggap tiada akuntabel pada pemberantasan korupsi,” kata Hendardi pada keterangan yang mana diterima, Kamis (21/11/2024).
Hendardi mengatakan, pilihan Komisi III DPR melawan lima pimpinan KPK yang dimaksud miliki patronase organisasi serta patronase personal hierarkial pada lembaga-lembaga pemerintahan, menegaskan skenario mantan Presiden Jokowi, yang dimaksud membentuk Panitia Seleksi dan juga memilih 10 pilihan calon serta mengirimkannya ke DPR RI, untuk menyempurnakan pelemahan KPK sebagaimana UU 19/2019 setelahnya revisi UU KPK pada 2019.
“Representasi calon perwakilan publik sipil sebagai penanda serta variabel penjaga independensi KPK sebanding sekali tidaklah ditimbang oleh DPR sebagai ikhtiar minimal menjaga independensi KPK. Narasi kinerja Kejaksaan Agung lalu Polri yang mana dianggap moncer di pemberantasan korupsi telah terjadi menjadi instrumen jadwal setting pelemahan KPK dengan memilih pimpinan KPK yang digunakan merupakan duta dari masing-masing organ negara.” ujarnya.
Hendardi menambahkan, formula kepemimpinan KPK semacan ini akan sulit mendapat kepercayaan publik, kecuali peragaan permukaan serta basa-basi pemberantasan korupsi untuk menghibur rakyat agar tetap memperlihatkan mau membayar pajak. “Dalam situasi seperti ini, sangat dimaklumi dan juga dihargai apabila banyak muncul mosi tidak ada percaya dari umum terhadap KPK 2024-2029 lalu juga DPR RI periode sekarang khususnya Komisi III DPR,” pungkasnya.
Diketahui, hari ini Komisi III DPR memilih lima Pimpinan KPK 2024-2029. Mereka yang dimaksud terpilih adalah Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, serta Ibnu Basuki Widodo. Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK.
