JAKARTA – Usulan Ketua DPP PDIP yang juga anggota DPR Deddy Sitorus agar Polri dikembalikan ke instansi asalnya di tempat TNI atau di dalam bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai beragam reaksi publik. Salah satunya tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pergerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA) Aminullah Siagian.
Amin mengatakan, usulan ini mencederai semangat reformasi yang menginginkan pemisahan TNI dan juga Polri dengan maksud menghilangkan budaya militeristik di dalam Polri serta kembali ke tugas pokoknya pada bidang penegakan hukum serta pelindung juga pengayom rakyat sesuai konstitusi.
“Jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lalu Deddy Sitorus atau PDIP kecewa dikarenakan kalah di berbagai proses pilkada dalam berbagai tempat seperti pada Sumut atau kandang Banteng di tempat Jateng lalu jangan pula mengembuskan isu yang bukan-bukan,” ujar Amin di area Jakarta, Hari Minggu (1/12/2024).
“Polri jadi Partai Cokelat lah, kita juga punya keluarga yang digunakan anggota polisi yang lurus bertugas jadi tersinggung disebut Polri sebagai Partai Cokelat. Jika PDIP ada bukti ajukan hanya diproses sengketa konstitusional dalam MK, jangan malah menggiring opini yang tersebut malah mencederai semangat reformasi,” sambungnya.
Amin memohon Hasto maupun Deddy Sitorus menjelaskan pernyataannya menyebarkan isu Partai Cokelat. Hal ini bukanlah main-main lantaran menyangkut sebuah institusi penting yang digunakan keberadaannya tercantum pada konstitusi.
“Kami beri waktu x24 jam pada Hasto lalu Deddy untuk segera minta maaf yang digunakan sudah menuduh Polri jadi Partai Cokelat dan juga terlibat campur di dalam Pemilihan Kepala Daerah sebelum kami mengambil tindakan konstitusional lebih banyak lanjut,” kata Amin.
Polri sudah ada mulai menunjukkan keinginan pembaharuan yang digunakan lebih tinggi baik untuk reformasi kelembagaan melalui kegiatan Presisi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Ini perlu didukung lalu diperkuat oleh semua pihak termasuk PDIP tidak malah memainkan isu Partai Cokelat dan juga Polri kembali ke TNI yang dimaksud jadi bola liar serta berbalik jadi senjata makan tuan bagi PDIP sendiri,” ujarnya.
