JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana pengerjaan merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu diadakan pada rangka mengatasi ketimpangan wilayah dalam Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan konstruksi yang mana merata kemudian berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya pada Papua.
Deputi Area Penguraian Daerah Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi serta sinkronisasi berbagai acara pemerintah untuk memverifikasi setiap warga negara mempunyai hak yang dimaksud sejenis menghadapi pembangunan.
Sejak awal RPJMN di area 2014, pemerintah telah dilakukan menekankan pada pembangunan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita mengawasi adanya ketimpangan antara wilayah timur serta barat. Semua berhak menghadapi perkembangan yang mana merata kemudian berkeadilan,” ucapannya di Diskusi Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Mulai Pekan (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan juga dukungan untuk ekonomi lokal, dalam mana dampaknya dapat dirasakan segera oleh masyarakat.
Pengembangunan Papua melalui RIPPP juga RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang dimaksud berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi penyelenggaraan yang tersebut detail di rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang mana akan segera disusun Bappenas guna meyakinkan keberlanjutan konstruksi Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan masih mengedepankan pembangunan infrastruktur, pengolahan industri, dan juga pemberdayaan rakyat lokal.
