eksekutif Harus Fokus Tarik Penanaman Modal yang digunakan Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA – Realitas ditutupnya beberapa jumlah pabrik yang dimaksud dihadiri oleh dengan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) ribuan pekerja harus dipandang sebagai persoalan serius, terkait dengan iklim berjuang di dalam Indonesia. Kementerian terkait selayaknya fokus memperbaiki berbagai kendala penanaman modal kemudian menggerakkan masuknya modal asing bagi terciptanya lapangan kerja baru.

Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza memandang, untuk mengatasi gelombang PHK, pemerintah perlu melakukan perubahan kegiatan ekonomi jangka panjang dengan berbagai langkah strategis. Mengingat fenomena PHK ini terkait dengan perlambatan sektor bidang manufaktur, yang dimaksud menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi proses pengolahan lebih lanjut sumber daya alam, lalu mendatangkan penanaman modal yang digunakan dapat membuka lapangan pekerjaan,” kata Zenzia pada keterangannya disitir di area Jakarta, Hari Senin (10/3/2025).

Dalam pandangan Zenzia, upaya kementerain terkait menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai, lambat, juga belum konsisten.

“Untuk jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Itu sanggup dilaksanakan dengan pemberian subsidi terhadap korban PHK, menyediakan acara pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar merek mampu bekerja di tempat sektor lain, dan juga menghubungkan dia dengan kesempatan kerja baru,” katanya.

Mengutip data BPS yang tersebut dirilis 5 Nov 2024 lalu, Zenzia menyebut, masih ada 7,47 jt orang yang tersebut menganggur kemudian jumlah agregat ini dipastikan akan bertambah seiring banyaknya PHK di area awal 2025 ini. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran di dalam Indonesia menempati level tertinggi pada ASEAN. Untuk April 2024 lalu tingkat pengangguran kita mencapai 5,2 persen, disusul Filipina (5,1%), Brunei Darusallam (4,9%), Malaya (3,52%), Vietnam (2,1%), Singapura (1,9%) lalu Tahiland (1,1%).

“Sampai dengan akhir Februari lalu, merekan yang dimaksud terkena PHK itu sudah ada mencapai sekitar 80 ribu orang. Tak ada cara lain untuk mengatasi ini, kecuali memperbaiki kesempatan berupaya di dalam Indonesia sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” tandas Zenzia.

Iklim Investasi

Zenzia juga memandang, meskipun peringkat daya saing Indonesia mengalami peningkatan, sinyal positif ini belum cukup untuk menarik penanam modal jikalau tantangan lain tidak ada dibenahi.

“Memang kita berhasil naik pada peringkat daya saing, tetapi faktor lain seperti stabilitas hukum, birokrasi yang dimaksud berbelit, juga kebijakan yang digunakan kerap berubah harus segera diperbaiki untuk memacu lebih besar sejumlah investasi,” ujarnya.