JAKARTA – Kelanjutan pengerjaan Ibu Perkotaan Nusantara ( IKN ) kembali diragukan di area berada dalam efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang mana dijalankan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, pada waktu ini belum ada realisasi anggaran untuk pengerjaan IKN .
Dody mengatakan, berbagai anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara lalu Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 cuma tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidaklah ada,” ujar Dody pada waktu ditemui di tempat Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga ketika ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres perkembangan infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersebut tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang dijalankan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang digunakan sebelumnya mengungkapkan harus mengevaluasi belanja negara yang tersebut diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk memverifikasi keberlanjutan fiskal dalam sedang tekanan utang jatuh tempo yang dimaksud terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review lalu ini pada akhirnya pelan-pelan ya beliau harus mengurangi diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, khususnya akibat lonjakan utang jatuh tempo yang mana diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga kegiatan bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak dan juga efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga sudah pernah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan sekalipun tidak ada mengucapkan IKN kan telah tidak ada lagi jadi besar. Ya kemudian ia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian beliau mulai menyadari ruang fiskal yang tersebut menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan pembangunan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang telah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi banyak sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, lalu perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
