Dibayangi Ancaman Perang Dagang Baru, Biden dan juga Xi Jinping Berjumpa

JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan juga Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump di tempat Washington.
Kedua pemimpin ini mengunjungi pertemuan para kepala negara kelompok Kerjasama Kondisi Keuangan Asia Pasifik (APEC) di tempat Lima, Peru, yang tersebut dimulai pada hari hari terakhir pekan (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi konferensi ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara segera sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China juga AS, negara adidaya paling penting di dalam dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai pertempuran dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang pada empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai hambatan mulai dari pertempuran dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih tempat China sebagai mitra dagang terbesar Negeri Paman Sam untuk pertama kalinya di 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap memperlihatkan berjuang mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Ketenteraman Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan, menjauhi pertemuan di dalam Lima, Peru, Xi juga Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih lalu perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak pada periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Negeri Paman Sam tahun ini, Trump telah lama mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut deskripsi bagaimana hubungan AS-China terus memburuk pada bawah kepemimpinan Biden juga apa yang digunakan akan terjadi pada bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai pertempuran dagang dengan China pasca menyalahkan Beijing menghadapi praktik-praktik perdagangan yang digunakan dianggap tidaklah adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang dimaksud besar lalu menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, juga nilai tukar rendah yang digunakan tidak ada adil yang dimaksud merugikan produsen AS. China pun sudah lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang digunakan lebih besar tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% di tempat bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis lalu membalas dengan tarif yang lebih besar tinggi pada impor AS.
Namun, menjauhi akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang digunakan akan menyebabkan Washington menurunkan tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berazam untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual kemudian juga membeli tambahan barang Amerika Serikat senilai USD200 miliar di area melawan level tahun 2017 pada akhir 2021.






