Efisiensi Anggaran Bisa Jadi Petaka, Pegawai Honorer kemudian PPPK Dipangkas

JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan sanggup sampai pada pelayanan terhadap publik sanggup justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini dapat terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di dalam otoritas Daerah, kemudian mampu menyebabkan pelayanan umum yang mana terganggu,” kata Bhima ketika dihubungi SINDOnews, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah total tenaga honorer di area Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling sejumlah berada di dalam Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat 21 ribu orang, kemudian Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran tiada semata-mata berlaku untuk eksekutif Pusat, tapi juga otoritas Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer lalu PPPK pada otoritas juga punya potensi besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti dalam tempat mampu terjadi pelayanan umum yang tersebut juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan telah dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang digunakan diadakan oleh pemerintahan sendiri bertujuan untuk mendanai acara makan bergizi gratis (MBG) yang dimaksud memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang tersebut terbatas disamping inisiatif yang mana membutuhkan anggaran besar menciptakan langkah efisiensi dilaksanakan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini bisa saja mengganggu tercapainya inisiatif kemudian juga sanggup menciptakan perkembangan dunia usaha 2025, diperkirakan belaka 4,7%. Karena efisiensinya ini belaka untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tiada sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.






