JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang tersebut terlibat pada kejahatan terorganisasi juga paling korup pada dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari beberapa nama yang dimaksud dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan ucapan terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang dimaksud masuk nominasi serta perolehan kata-kata diusulkan dan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, komite juri, serta pihak lain pada jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk langkah kejahatan tak dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di tempat pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga ketika ini bukan ada satu pun putusan pengadilan yang tersebut memvonis Jokowi bersalah telah lama melakukan langkah pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi pada pilpres untuk mengungguli salah satu paslon juga bukan terbukti di dalam Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya komite juri OCCRP tidaklah meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa jadi memasukkan nama seseorang ke pada daftar yang dimaksud sementara tak ada satu pun putusan pengadilan yang digunakan memvonisnya bersalah melawan kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang dimaksud nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh akibat itu, predikat yang digunakan disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang dimaksud tidak ada berdasar dari para pemegang hak kata-kata pada polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi serta nama baik Jokowi di area mata rakyat Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya juga memohonkan maaf terhadap Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang tersebut berisi para jurnalis investigasi sejenis sekadar dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
