Anggota JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Bidang Kesehatan Berkualitas
JAKARTA – Proyek Kartu Indonesia Seimbang ( KIS ) yang dimaksud dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Garansi Sosial (BPJS) Kesejahteraan telah dilakukan dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Bidang Kesehatan pada Kawasan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang digunakan menyebabkan BPJS Kesejahteraan dapat berjalan dengan baik di area Indonesia dibandingkan dengan sistem kondisi tubuh di dalam Amerika Serikat (AS).
“Di di tempat ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya secara langsung ke rumah sakit. Di di tempat ini masih ditahan di dalam puskesmas , baru kalau (sakit) yang dimaksud berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang mana diperkenalkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah terjadi menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk rakyat Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk menegaskan distribusi Kartu Indonesia Optimal sanggup lebih tinggi merata sehingga seluruh warga bisa jadi mendapatkan akses di tempat bidang kemampuan fisik dan juga melakukan konfirmasi rakyat yang tersebut sudah ada miliki Kartu Indonesia Seimbang mendapatkan pelayanan kebugaran yang mana sesuai standar juga berkualitas,” ujar Jokowi, diambil dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi mengundang pemerintah tempat bersinergi juga berperan terlibat di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu permintaan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan serta pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan serius lalu sanksi untuk rumah sakit yang dimaksud memungut biaya bagi rakyat pemegang KIS ketika ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang mana memungut bayar ini akan saya cek bisa jadi saya copot kepala rumah sakitnya, mampu dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang dimaksud bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS di tempat Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Wilayah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan untuk jajarannya agar tak mempersulit warga yang mana ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang mana paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya cuma minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi penyebaran virus Corona pelayanan KIS pun tetap memperlihatkan maksimal untuk penduduk kurang mampu. Apalagi, pandemi penyebaran virus Corona sudah merusak tatanan kemampuan fisik tak hanya sekali Indonesia, tetapi juga dunia. eksekutif kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kebugaran tetap memperlihatkan terjangkau masyarakat.
