HONGKONG – Pemerintah Hong Kong melarang pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggunakan perangkat lunak populer seperti WhatsApp, WeChat, kemudian Google Drive pada komputer kerja mereka itu lantaran kemungkinan risiko keamanan.
Pedoman keamanan teknologi informasi terbaru dari Kantor Kebijakan Digital itu menciptakan berbagai PNS mengeluhkan ketidaknyamanan tambahan.
Meskipun demikian PNS masih diizinkan menggunakan layanan yang disebutkan pada perangkat pribadi yang dimaksud digunakan dalam tempat kerja, serta bisa jadi mendapatkan pengecualian untuk larangan yang disebutkan dengan persetujuan dari manajer.
Pakar teknologi informasi menyatakan perusahaan-perusahaan sudah mengadopsi kebijakan sejenis dikarenakan meningkatnya risiko kebocoran data serta tantangan keamanan siber.
Francis Fong, presiden kehormatan Federasi Teknologi Data Hong Kong, menyatakan beberapa pejabat sudah pernah menyatakan kepadanya bahwa kebijakan ini untuk mengurangi malware melintasi firewall melalui arahan terenkripsi.
Kebijakan ini juga dapat mengatasi permasalahan pelanggaran data, tambahnya.
Fong juga menyatakan etika juga kesadaran staf juga sangat penting untuk menyembunyikan celah keamanan siber.
Awal tahun ini, pembobolan data di dalam berbagai departemen pemerintah Hong Kong sudah pernah membahayakan informasi pribadi setidaknya puluhan ribu orang lalu memicu kekhawatiran.
