JAKARTA – Kementerian Manufaktur (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk menggalang keberlanjutan lapangan usaha otomotif di dalam berada dalam tantangan berat yang mana diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang tersebut meningkatkan nilai kendaraan bermotor juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan bursa sebesar 13,9%, menyisakan total pelanggan sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih besar rendah dibandingkan tren pangsa yang dimaksud selama satu dekade terakhir stagnan dalam kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), lalu bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang meningkatkan tarif kendaraan.
Selain itu, jumlah agregat kelas menengah yang tersebut menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, total kelas menengah pada Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun bilangan ini merosot menjadi semata-mata 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut mengurangi kekuatan daya beli masyarakat, yang digunakan berdampak segera pada pelanggan kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan juga Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, bidang otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, lalu BBNKB yang tersebut menyebabkan biaya kendaraan semakin mahal dalam lingkungan ekonomi domestik,” jelas Setia Darta di keterangannya di area Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Membantu Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah dilakukan mengajukan beberapa usulan insentif, di area antaranya:
– PPnBM Ditanggung eksekutif (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, dan juga mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB lalu BBNKB berbentuk penundaan atau keringanan, yang mana diharapkan dapat menekan kenaikan biaya kendaraan pada pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi sudah pernah menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB serta BBNKB untuk memperkuat lapangan usaha otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan bidang otomotif nasional dan juga menjaga daya saingnya pada lingkungan ekonomi domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan lingkungan ekonomi otomotif Indonesia dengan estimasi transaksi jual beli yang tersebut kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan lingkungan ekonomi berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang mana telah dilakukan berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian kritis sebab partisipasi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang lebih besar dari 10% terhadap Pendapatan Domestik Bruto sektor manufaktur serta menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di dalam seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang digunakan Telah Diberikan: Efektivitas dan juga Tantangan
Hingga kini, pemerintah sudah merilis diskon pajak perdagangan berhadapan dengan barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot perdagangan mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan nilai tukar pada kendaraan tertentu, pangsa secara keseluruhan tetap memperlihatkan lesu akibat daya beli rakyat yang digunakan menurun.
