JAKARTA – Industri petrokimia mempunyai peran penting pada menopang sektor hulu manufaktur Indonesia. karena itu komoditas kimia yang tersebut dihasilkan dapat diolah berbagai industri, seperti plastik, tekstil, farmasi, kosmetik, kemudian obat-obatan. Namun kalangan pelaku bisnis menilai ada berbagai hal yang tersebut menjadi pekerjaan rumah lapangan usaha ini.
Ketua Komisi Tetap Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Achmad Widjaja, mengungkapkan peran swasta penting pada pengembangan lapangan usaha hulu namun sulit bergerak lantaran terlalu banyak kebijakan yang tersebut tidak ada mendukung. Contohnya penanaman modal dari luar seperti Lotte Group yang tersebut memerlukan waktu panjang sebelum akhirnya masuk ke di negeri.
“Seperti Lotte kan sampai makan waktu berapa tahun itu. Hal ini menjadi koreksi pemerintah,” kata Achmad, dikutipkan Hari Sabtu (21/12/2024).
Demi menarik penanam modal lain untuk mampu masuk ke bursa di negeri, maka pemerintah harus bisa saja memberikan paket kebijakan yang mana menarik, diantaranya dengan tax holiday panjang mengingat bidang petrokimia memerlukan pembangunan ekonomi yang mana besar. alasannya untuk mendirikan pabriknya semata memerlukan waktu minimal 3 tahun.
“Nah itu harus dibebasin pajak lah yang dimaksud paling penting. Penyertaan Modal tax holiday-nya 20 tahun. Kalau nggak kan nggak sanggup orang investasi. 20 tahun minimum seperti pada Vietnam. Kita kalah sebanding Vietnam identik Negara Malaysia sebab memang sebenarnya merekan kasih minimum 20 tahun. Petrochemical kan sekali pembangunan ekonomi umpamanya USD20 miliar gitu lho,” kata dia.
Investasi dari sektor petrokimia mampu memproduksi RI menatap pertumbuhan sektor ekonomi 8% sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah perlu menciptakan iklim penanaman modal yang mana kondusif agar sektor dapat semakin ekspansif.
“Untuk mencapai 8% tindakan cuma satu. 5% itu kan sudah ada diberikan secara cuma-cuma sejak covid tidaklah pernah turun, yaitu kontribusi lapangan usaha primer, tambang juga lain-lain. 3% itu pemerintah cukup menjaga iklim pengolahan industri. Untuk menjaga iklim perekonomian yang digunakan menuju 8%, 3% itu sektor sekunder menjadi kontribusi dari industrialisasi pengolahan. Untuk itu jangan terlalu sejumlah mengeluarkan peraturan-peraturan baru atau Kepmen-Kepmen atau kebijakan baru,” sebut dia.
Ia juga menilai sektor petrokimia RI bergantung pada kondisi minyak juga gas bumi sebagai materi baku utama. Untuk menjalankan arah bidang yang lebih besar terukur, maka peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina juga sangatlah penting, utamanya di menjalankan lapangan usaha di tempat sisi hulu demi menjalankan Refinery Development Master Plan (RDMP).
“Sejak demokrasi, belum pernah ada BUMN-BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penyertaan modal di negeri dengan full hulunya, khususnya di dalam Pertamina. Integrated plan-nya yang mana disebut RDMP kan. RDMP itu tak berjalan, kilang tiada jalan, semuanya nggak jalan. BUMN-BUMN itu bisa jadi ditugaskan, seperti contoh Pertamina, ditugaskan total untuk menjadi bagian daripada penyertaan pemerintah melakukan revolusi lapangan usaha di tempat pada hulu,” kata dia.
