JAKARTA – Istana melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura mengungkapkan permohonan maaf pemerintah terkait kegaduhan yang digunakan terjadi seiring kesulitan penduduk pada mendapatkan tabung gas LPG 3 kg . Mengingat, pada waktu ini masih banyak keluhan publik yang dimaksud harus mengantre panjang kemudian kelelahan, bahkan hingga menyebabkan korban.
“Izinkan saya menyampaikan suatu akibat ini sangat penting ini sikap pemerintah kami minta maaf betul terhadap warga yang mana telah begitu sulit untuk mendapatkan tabung LPG bahkan kemudian ada kemudian korban juga kemudian kelelahan serta sebagianya, kami minta maaf betul tapi kami benar-benar mendengarkan masukan-masukan dari penduduk begitu ya dan juga juga kemudian dari NGO dari pengamat dari media terus kami terima masukannya untuk perbaikan,” ujar Prita di inisiatif INTERUPSI “Gaduh Gas ‘Melon’, Siapa Tertuduh?” pada iNews TV, Kamis (6/2/2025) malam.
Prita juga menekankan pentingnya koordinasi lalu perbaikan tata kelola pada distribusi LPG 3 kg. Meskipun, kata Prita, bahwa aspek teknis pelaksanaan kebijakan ini adalah ranah Kementerian Daya juga Informan Daya Mineral (ESDM).
“Nah bicara mengenai koordinasi, kembali lagi tadi padahal yang digunakan tadi disampaikan bahwa koordinasi mengenai perbaikan tata kelola pastinya dilakukan. Ketika bicara teknis lagi-lagi ini ranah Kementerian, kita harus pahami hal yang dimaksud terlebih dahulu,” kata Prita.
Lebih lanjut, Prita menjelaskan bahwa hambatan nilai LPG 3 kg yang dimaksud terus naik di dalam pengecer selama ini juga menjadi perhatian pemerintah. Dia mengungkapkan adanya temuan pengecer yang jual LPG dengan tarif dalam melawan Rp20.000, bahkan dengan tabung yang mana tak sesuai beratnya.
“Kami menemukan ada pengecer yang mana biasanya ia membeli tabung gas LPG ia mengedarkan dalam melawan Rp20 ribu juga kemudian ia membelinya dari seseorang yang digunakan mengantarkan pakai motor. Dan kami tanyakan tahukah pangkalannya dalam mana, tidak ada tahu. Kami tanyakan ketika kemudian jumlahnya diangkut begitu kg-nya kurang dari 3 Kg, lapor nya kemana, tahukah tidak ada tahu. Ujung-ujungnya kan kita akan menghadapi penduduk miskin warga yang mana rentan yang dimaksud membutuhkan subsidi yang disebutkan yang mana dirugikan. Ruginya bentuknya apa? Ruginya dikurangi jumlah agregat kilogramnya oleh sebab itu praktik-praktik namanya suntik-suntikan, dipindahkan gasnya pelan-pelan begitu ke pada tabung gas baru,” jelas Prita.
Prita juga menyebutkan adanya praktik oplosan LPG 3 kg yang digunakan merugikan masyarakat. “Kemudian ada juga praktik dimana kalian menemukan orang tukang gorengan yang menyampaikan bahwa satu tabung gas 3 kg ini biasanya dapat dipakai 10 hari tapi kok tanpa peringatan cuma 5 hari. Terus kemudian ketika tabung yang digunakan digoyang-goyang gitu isinya ada airnya, ini ada praktik-praktik oplosan,” tambahnya.
Pemerintah, menurut Prita, berazam untuk terus memperbaiki sistem distribusi LPG agar lebih lanjut terkontrol lalu tepat sasaran, teristimewa untuk rakyat miskin yang dimaksud berhak menerima subsidi.
“Masyarakat itulah dalam mana negara itu hadir memasukkan sistem distribusi, distribusi ini menjadi satu sistem yang mana dapat diawasi kualitasnya sampai kemudian diterima secara tepat sasaran dengan penerima manfaat. Dan lagi-lagi penduduk yang tersebut tidaklah berhak menerima mbok ya jangan ambil itu diawasi dengan sistem ini,” tutup Prita.
