RIYADH – Otoritas Pengawasan lalu Antikorupsi Arab Saudi (Nazaha) telah terjadi meluncurkan tindakan keras terhadap korupsi secara besar-besaran di area berbagai kementerian serta lembaga lainnya. Sebanyak 131 orang ditangkap dan juga 370 lainnya diselidiki.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat, otoritas yang dimaksud menyatakan sudah pernah melakukan 3.466 “kunjungan pengawasan” pada berbagai entitas pemerintah pada bulan Februari, mengungkap tindakan hukum penyuapan, penyalahgunaan wewenang, kemudian pelanggaran lainnya.
Mengutip Gulf News, Akhir Pekan (2/3/2025), beberapa dari dia yang tersebut ditangkap kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Penyelidikan melibatkan pegawai dari berbagai kementerian serta badan pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Garda Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perkotaan kemudian Perumahan, juga Otoritas Zakat, Pajak, kemudian Bea Cukai dan juga Otoritas Pelabuhan Saudi.
Nazaha berjanji untuk terus maju dengan pergerakan antikorupsinya, dengan menekankan bahwa akuntabilitas tetap saja menjadi landasan integritas pemerintah.
Otoritas yang dimaksud mendesak penduduk untuk melaporkan dugaan korupsi melalui sistem resminya.
Gebrakan Pangeran Mohammed bin Salman
Pemberantasan korupsi secara besar-besaran merupakan gebrakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi.
Tindakan paling terkenal adalah operasi antikorupsi pada 2017, di tempat mana otoritas berwenang menangkap banyak pejabat pemerintahan, pengusaha perusahaan kemudian para pangeran.
Dari hasil operasi kala itu, pemerintah Arab Saudi mendapatkan lebih banyak dari USD100 miliar dari dia yang dimaksud ditangkap.
Mereka yang digunakan ditangkap membayar denda, yang dimaksud nilainya berbeda-beda tiap orang, atau membuktikan diri tidaklah bersalah untuk sanggup dibebaskan.
Pangeran Mohammed bin Salman pada waktu itu mengungkapkan penangkapan kemudian pemidanaan yang disebutkan merupakan sesuatu yang digunakan harus dilakukan.
“Nilai [denda] mencapai lebih tinggi dari USD100 miliar, tapi tujuan utamanya bukanlah uang. Tujuannya adalah menghukum pelaku korupsi juga mengirimkan sinyal yang digunakan jelas bahwa siapapun yang dimaksud melakukan korupsi akan menghadapi hukum,” ucapannya pada 20 Maret 2018.
