JAKARTA – Menteri Tenaga serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mempercepat proses Perencanaan Penguraian Lapangan Migas atau Plant of Development (PoD) di tempat Wilayah Kerja (WK) masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak siap jual (lifting) di tempat Indonesia.
Demikian diungkapkan Bahlil lantaran berdasarkan catatannya, terdapat 301 wilayah yang dimaksud telah dieksplorasi, namun belum memiliki plan of development (PoD). Baca Juga: Bahlil Ramal Target Lifting Minyak 600 Ribu BOEPD Tak Capai Target
“Kita akan memaksa untuk PoD. Kalau sampai dengan waktu yang tersebut ditentukan, dia juga masih sejumlah alasan, maka bukan menangguhkan kemungkinan untuk kita melakukan tinjau. Dan, bisa-bisa kalau memang benar dia bukan punya keseriusan, kita tawarkan terhadap penanam modal lain,” tegas Bahlil pada Rapat Kerja (Raker) bersatu Komisi XII di area Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Ia mencontohkan, salah satunya Blok Masela yang tersebut ketika ini memang sebenarnya telah mulai proses tender. “Itu kalau seandainya merek lambat sudah ada ada penanaman modal yang mau masuk kemungkinan besar bisa jadi kita gandengkan dengan mereka,” pungkas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyoroti pemakaian teknologi untuk meningkatkan lifting minyak. Ia merujuk pada keberhasilan produksi minyak bumi yang mana digarap ExxonMobil.
“Informasi bagus adalah untuk ExxonMobile yang mana tadinya cuma diperkirakan kurang tambahan sekitar 100.000 barrel per day. Kemudian kami masuk pada bulan Agustus itu sudah ada mencapai 140.000 barrel per day. Hari ini ia telah mencapai 163.000 barrel per day oleh sebab itu ia intervensi pakai teknologi dengan tata kelola yang digunakan baik,” tuturnya.
“Mungkin model ini salah satu alternatif yang tersebut akan kita pakai untuk mengupayakan KKKS lain di rangka menggalakkan untuk meningkatkan produktivitasnya,” pungkas Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa peningkatan lifting ini merupakan salah satu mandat dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya. Hal itu lantaran produksi minyak ketika ini semata-mata 600 ribu barel per hari. Padahal konsumsinya mencapai 1,6 jt barel per hari sehingga Indonesia terpaksa mengimpor 1 jt barel per hari.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua prospek yang tersebut kita miliki untuk meningkatkan lifting agar menurunkan impor. Itu perintahnya,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan, sejalan dengan upaya meningkatkan lifting tersebut, Prabowo juga mengajukan permohonan dirinya untuk inventarisasi aturan, teristimewa Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) dan juga juga Peraturan otoritas (PP). Hal itu dilaksanakan guna memangkas aturan-aturan yang digunakan menghambat percepatan lifting migas.
“Maka ini segera kita lakukan penyesuaian, teristimewa terhadap Permen, Kepmen, PP, supaya kita memacu untuk dapat terjadi peningkatan lifting,” jelasnya.
