JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala wilayah dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala tempat terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang digunakan dijalankan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di dalam Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu memproduksi cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini dihadiri oleh dan juga memang benar tiada ada pelanggaran hukum untuk menolak terlibat retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya acara yang disebutkan tidaklah mengikat kepala tempat yang mana berada dalam bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, serta bisa jadi belaka ke depan instruksi sama bisa saja diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang mana disitir Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP dalam Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan dan juga legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang tersebut pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, mampu semata terlibat menggerakkan massa menyokong adanya perubahan, lalu jikalau itu terjadi tempat pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons aksi PDIP ini dengan menghurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, kemudian tidak ada sewenang mengambil kegiatan populis. Mendahulukan kepentingan bangsa jika dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala tempat lalu perwakilan kepala area yang tersebut berasal dari PDIP. Megawati memohonkan kadernya untuk tak mengambil bagian pada kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan di Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala wilayah kemudian duta kepala wilayah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang mana sudah ada di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala area kemudian delegasi kepala tempat PDI Perjuangan, satu kepala wilayah lalu delegasi kepala tempat untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di tempat Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang tersebut ditandatangani Megawati tersebut.
