JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok kegiatan ekonomi BRICS , sebuah kelompok dunia usaha negera mengalami perkembangan terdepan yang dimaksud memegang peranan penting pada perekonomian global yang dimaksud anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, lalu Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan sejumlah faedah bagi Indonesia di tempat bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai kegunaan sekaligus tantangan yang mana dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, khususnya di bidang dunia usaha lalu geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan potensi besar untuk menguatkan perdagangan dan juga lingkungan ekonomi Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang tersebut mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses pangsa yang dimaksud besar serta memperlancar perdagangan di area antara anggotanya,” tutur Jose pada diskusi umum bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang tersebut dijalankan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) pada Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan ekonomi BRICS yang mana mencapai 35% dari Layanan Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih tinggi tinggi dibandingkan G7 yang tersebut hanya saja 30%. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan kegiatan ekonomi global yang tersebut ketika ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS lalu Organisasi untuk Kerja Sama lalu Pembangunan Kondisi Keuangan (OECD), yang didominasi negara-negara Barat. Indonesia telah dilakukan melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang disebutkan belum disetujui.
Dengan kebijakan pemerintah luar negeri yang digunakan bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa faedah dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah kedudukan politiknya. “Jembatan ini efektif dikarenakan kedudukan kebijakan pemerintah luar negeri kita yang tersebut bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, menyokong langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia mengumumkan New Development Bank (NDB), bank konstruksi milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang sulit menarik minat pemodal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang mana berisiko tinggi bisa saja direstrukturisasi agar lebih lanjut menarik bagi investor,” pungkasnya.
