JAKARTA – Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Noor Achmad mengungkap kata-kata menanggapi usulan Ketua DPD Sultan B Najamudin agar dana zakat dapat dipakai untuk menambahi anggaran inisiatif makan bergizi gratis . Dia menegaskan, pengaplikasian dana zakat dapat dipakai di acara makan bergizi gratis bila sasarannya adalah publik fakir miskin.
Ia menegaskan bahwa Baznas menyalurkan bantuan pada kaum mustahik atau orang yang mana berhak menerima zakat kemudian infak seperti musafir hingga fakir miskin. “Kalau memang sebenarnya sasarannya nanti terhadap fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujar Noor ketika ditemui di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Rabu (15/1/2025).
Meski begitu, Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi bila penerima tidak tergolong fakir miskin. “Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang benar mustahik, yang mana perlu dibantu oleh Baznas,” ujarnya.
Noor menyampaikan, pihaknya hanya saja menyalurkan bantuan pada asnaf selama ini. Ia juga menuturkan, pihaknya sudah pernah memberi makanan bergizi gratis.
“Bahkan setiap saat kami sampaikan, siapa sekadar yang digunakan tak sanggup makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa jadi urunan untuk membantu anggaran kegiatan makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan kemudian suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar dapat dibiayai dana zakat.
Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons inisiatif MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila cuma mengandalkan APBN.
“Saya meninjau begini memang benar negara pasti di dalam bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin kegiatan makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya cuma kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak ada akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan ketika ditemui di tempat Kompleks Parlemen, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (14/1/2025).
