JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan sarana produksi unsur bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang telah dilakukan dimasukkan pada Rencana Jangka Panjang Organisasi (RJPP). Pengembangunan infrastruktur produksi dan juga hasil BBM ramah lingklungan yang disebutkan merupakandukungan KPI melawan acara pemerintah untuk menghurangi emisi karbon lalu mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tempat tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pada RJPP perusahaan telah terjadi dicanangkan pengerjaan green refinery atau infrastruktur produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, di tempat antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang tersebut diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, lalu Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik pada diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” di dalam Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi komponen bakar nabati melalui beberapa metode, yang mana salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan substansi bakar berbasis CPO yang tersebut mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya hasil renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga sudah ada siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang mana sudah ada siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi juga mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi keinginan (BBM rendah sulfur) di dalam wilayah Jawa juga Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Studi dan juga Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi di diskusi yang dimaksud mengakui, pemakaian materi bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang selama ini banyak dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada pada jalur yang tepat dengan keberhasilan inisiatif biodiesel, sejalan dengan tren global yang tersebut semakin mengarah pada pemanfaatan biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang mana harusnya sanggup dikejar adalah pemakaian gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada di tempat bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk memacu kegiatan biofuel selain kepastian pasokan material baku adalah harganya yang digunakan relatif tambahan tinggi ketimbang material bakar fosil. Untuk itu, ia berharap ada dukungan dari pemerintah berbentuk insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah tindakan dengan memberikan insentif untuk meyakinkan ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff dapat diterapkan,” tandasnya.
