JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi berhadapan dengan pernyataan Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang mana akurat.
Direktur Studi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang tersebut merekam pendapat rakyat terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia mempunyai segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru menanti waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik umum lalu Trust Indonesia berhadapan dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan belaka waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut perihal data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis siswa ini justru memohonkan Luhut tak bersikap reaksioner berhadapan dengan kritik yang dimaksud dilontarkan banyak pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang digunakan berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang dimaksud tepat juga baik bagi publik.
“Kami justru meninjau Pak Luhut yang mana seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang dimaksud disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi dan juga bermanfaat bagi kebijakan masyarakat yang mana tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan lalu ketidaksetujuan para pakar terhadap beberapa jumlah isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar tak setuju dengan Revisi UU TNI yang dimaksud menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai acara Makan Bergizi Gratis (MBG) tak tepat sasaran, juga 80,7 persen para pakar menyampaikan alokasi anggaran hasil efisiensi tidaklah tepat sasaran.
“Ketidakpuasan masyarakat yang dimaksud juga ditunjukkan pada inisiatif unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, lalu Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan juga keraguan responden yang tersebut tinggi menunjukkan bahwa program-program yang disebutkan ke depan harus mendapat evaluasi kemudian pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
