BEIJING – Perusahaan induk TikTok , ByteDance yang mana berbasis China sedang mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang tersebut memaksanya untuk mengedarkan asetnya dalam Amerika Serikat.
Senator Demokrat Ed Markey lalu Senator Republik Rand Paul pada hari Kamis mendesak Presiden Joe Biden untuk menambah masa berlaku batas waktu 19 Januari selama 90 hari bagi ByteDance untuk jual asetnya ke Negeri Paman Sam dari untuk menghadapi larangan TikTok.
Mahkamah Agung mengungkapkan pada hari Rabu bahwa mereka akan mempertimbangkan tantangan hukum terhadap TikTok lalu ByteDance, dengan meminta-minta perintah untuk menghentikan larangan atau penjualan.
“Mengingat masa depan undang-undang ini yang tersebut bukan menentu kemudian konsekuensinya terhadap kebebasan berekspresi, kami mendesak Anda untuk memicu perpanjangan 90 hari sebelum 19 Januari,” tulis para senator terhadap Biden.
Para penantang mengajukan banding melawan putusan pengadilan yang mana lebih lanjut rendah yang menguatkan hukum tersebut. TikTok digunakan oleh sekitar 170 jt warga Amerika.
Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa sebagai perusahaan TikTok menyebabkan “ancaman keamanan nasional yang digunakan sangat besar juga mendalam” sebab aksesnya ke beberapa jumlah besar data pengguna Amerika, mulai dari lokasi hingga arahan pribadi, serta kemampuannya untuk secara diam-diam memanipulasi konten yang tersebut dilihat orang Amerika di dalam aplikasi mobile tersebut.
Berdasarkan putusan tersebut, seandainya perusahaan menolak, maka TikTok akan dilarang beroperasi di tempat Negeri Paman Sam tersebut. Chew pada hari Hari Jumat mengungkapkan untuk staf aplikasi mobile video yang dimaksud bahwa dia akan mencoba memohon pengadilan untuk menghentikan pemberlakuan hukum tersebut.
“Langkah kami selanjutnya adalah mengajukan putusan pengadilan berhadapan dengan larangan tersebut, sambil menanti peninjauan oleh Mahkamah Agung AS,” tulis Chew di memo untuk staf. “Meskipun berita hari ini mengecewakan, yakinlah kami akan melanjutkan perjuangan untuk melindungi kebebasan berbicara pada platform digital kami,” tulis Chew, seperti dilansir Global Times.
Media Amerika Serikat The Information juga melaporkan tentang janji direktur utama TikTok untuk menyebabkan hambatan larangan yang disebutkan ke Mahkamah Agung Negeri Paman Sam serta memo internalnya terhadap staf.
