JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik kemudian Keselamatan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah di dalam Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi dalam sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang dimaksud dapat diterapkan pada Indonesia.
Hal yang disebutkan disampaikan BG ketika memberikan sambutan di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 pada Gedung Merah Putih KPK, Awal Minggu (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang tersebut sudah pernah terbukti mampu di tempat di melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di dalam Finlandia, menggunakan big data analytics pada di melakukan deteksi pola korupsi yang tersebut rutin digunakan, sehingga dapat diadakan policy review untuk menangguhkan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan digital di reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mengurangi serta memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, juga akuntabilitas di penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dilaksanakan pada pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan tambahan mudah. “Pengawasan pemanfaatan anggaran akan lebih banyak mudah serta menurunkan peluang terjadinya manipulasi,” ucapnya.
