JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada nilai tukar keperluan barang meskipun akan segera ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Perekonomian serta Tenaga Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengungkapkan kebijakan yang dimaksud mirip hanya pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol lalu akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, sebanding cuma pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meninggal tarif Ojol bagi konsumen, yang mana memicu inflasi,” kata Fahmy ketika dihubungi, Hari Jumat (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang dimaksud semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan rakyat Indonesia yang akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif masalah kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, belaka omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tidaklah otomatis mempengaruhi target pertumbuhan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, perkembangan kegiatan ekonomi akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, apabila kegiatan ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau perkembangan sektor ekonomi mengandalkan tambahan konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian pertumbuhan ekonomi,” ungkap Fahmy.
