JAKARTA – eksekutif masih mengkaji kebijakan harga jual gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor lapangan usaha dan juga ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang menginginkan subsidi dihapus, meskipun gas merupakan salah satu komponen biaya utama di bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan tarif gas alam di dalam pada negeri, baik yang tersebut untuk sektor maupun untuk rakyat. Sebab, nilai gas Indonesia pada waktu ini telah terlalu tinggi, apabila berbeda dengan dengan tarif gas alam internasional yang dimaksud hanya sekali USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru semata ditemukan sumber gas dalam Aceh yang berjauhan lebih banyak besar 18 kali lipat dari yang digunakan di dalam hasilkan pada Arab Saudi. Seharusnya nilai tukar gas alam di tempat Indonesia serupa dengan yang dimaksud di area berlakukan dalam Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, pada pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan nilai tukar gas sektor yang digunakan disubsidi hanya sekali untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan juga sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang dimaksud tidaklah mendapatkan subsidi mayoritas produk-produk sektor adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal juga tinggi sekali harganya, bandingkan dengan nilai gas bidang dalam Negara Malaysia yang digunakan sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, harga jual gas lapangan usaha pada Thailand adalah USD5,5 per MMBTU lalu harga jual gas lapangan usaha di tempat Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana lapangan usaha kita dapat bersaing di dalam domestik maupun internasional apabila biaya gas alam untuk lapangan usaha di area Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di area sektor pertanian, lapangan usaha pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila biaya subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka biaya pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di area Indonesia lalu harga jual beras yang pada waktu ini sudah ada sangat mahal, sehingga akan menjadi berjauhan lebih banyak mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tidaklah mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan nilai gas alam untuk lapangan usaha menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan sanggup turun menjadi sejenis dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga harga jual komoditas sektor akan terjangkau lalu daya beli rakyat kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih tinggi meningkatkan iklim usaha lapangan usaha yang digunakan ada dalam Indonesia sehingga tidak ada gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan lapangan usaha di dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga ekonomi menjadi bertambah 8% sesuai target yang diinginkan Presiden Prabowo.
