JAKARTA – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pada mencapai target peningkatan dunia usaha sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga di acara Indonesia SEZ Business Pertemuan 2024, Awal Minggu (9/12/2024).
Pada kesempatan yang mana mirip juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang digunakan masuk dan juga aktivitas lapangan usaha dari 24 KEK yang tersebut telah ditetapkan pemerintah dapat memacu perkembangan perekonomian lebih lanjut tinggi. “Mengingat arahan Presiden di mengejar peningkatan sektor ekonomi delapan persen, salah satunya inisiatif yang digunakan dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai kegiatan pemerintah dalam bidang dunia usaha itu membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya dari koalisi. “Partai kontestan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota komite hingga kader, dari pusat lalu daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berupaya selalu positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di tempat daerah, teristimewa anggota badan di tempat tingkat kota juga kabupaten seharusnya dapat menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala prospek yang digunakan dapat mengganggu kegiatan perekonomian di dalam wilayah masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang dimaksud ditunggangi kepentingan dan juga iming-iming uang.
“Para anggota majelis ini harus menarik batas tegas lalu memberikan edukasi terhadap warga pentingnya cipta kondisi untuk memacu perekonomian negara yang digunakan ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan lalu Uang
Sebagaimana diketahui dengan sudah pernah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di dalam kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Kota Bogor selama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, peluncuran anggota partai koalisi pada rangkaian aksi yang dimaksud menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan Presiden dalam bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir beberapa pihak, telah lama ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan perekonomian di area sekitar. Apabila anggota koalisi tidaklah sepenuh hati membantu kebijakan pemerintah, inilah waktu yang tersebut tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi di Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai bisa jadi menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih merekan yang terpilih di dalam badan baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang bukan klir,” pungkasnya.
