JAKARTA – Pakar Kepemiluan Titi Anggraini menganggap, sejatinya tiada ada argumentasi hukum yang dimaksud baru di putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
Menurutnya, putusan yang disebutkan semata-mata mencermati secara saksama dinamika lalu keinginan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa pada waktu ini merupakan waktu yang digunakan tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari establishment sebelumnya.
“Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang mana diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih,” ungkapnya, Hari Sabtu (4/1/2025).
“Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi jumlah agregat calon yang mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih juga berakibat terjadi polarasisasi di dalam tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang tersebut bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, juga mengandung ketidakadilan yang dimaksud intolerable,” imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang mana diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri dan juga dirayakan semua pihak.
Oleh sebab itu, partai kebijakan pemerintah diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
“Namun, terlebih dahulu partai harus meyakinkan partai urusan politik mereka itu bisa jadi lolos menjadi perserta pilpres pada Pemilihan Umum 2029 mendatang,” ujarnya.
