JAKARTA – Beredar sebuah dokumen yang digunakan berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR sebanyak 13 komisi. Jumlah itu bertambah dari DPR periode 2019-2024 yang digunakan semata-mata miliki 11 komisi.
Penambahan jumlah keseluruhan komisi itu lantaran adanya nomenklatur beberapa jumlah kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ada yang dimaksud dipecah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, total komisi akan diberitahukan pada Hari Senin (14/10/2024) pekan depan.
“Insyaa Allah diinformasikan Senin. Komposisi masih digodok,” ujar Adies Kadir pada waktu dihubungi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan total komisi pada DPR. Ia menegaskan, pimpinan DPR akan mengatur rapat sebelum menentukan jumlah keseluruhan komisi. Setelah itu, DPR akan mengatur badan musyawarah (Bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok ini,” katanya.
Dalam draf yang digunakan beredar, adapun susunan komisi di area DPR beserta mitra kerjanya sebagai berikut:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, juga Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi serta Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, juga TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber lalu Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keselamatan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Berita Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, lalu Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria kemudian Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas pemilihan raya RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
