JAKARTA – Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama ( Kemenag ) terus melakukan berbagai terobosan serta pembaharuan pelayanan keagamaan di area Candi Borobudur. Langkah itu merupakan aksi lanjut dari arahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada upaya menyokong inisiatif pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Diawali dari kebijakan pemerintah terkait Rencana Destinasi Perjalanan Super Hal yang Diutamakan (DPSP), serta ditandatanganinya Nota Kesepahaman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, juga Candi Pawon untuk Kepentingan Agama Umat Buddha Indonesia kemudian Bumi 2022.
Ditjen Bimas Buddha secara masif terus melakukan kegiatan keagamaan serta memasarkan Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan juga Candi Sewu, sebagai Wisata Religi Umat Buddha Indonesia dan juga dunia.
“Setelah terbitnya nota Kesepahaman yang dimaksud ditandatangani lima menteri lalu dua Gubernur, Ditjen Bimas Buddha secara masif terus melalukan koordinasi dengan stakeholders di upaya melayani umat Buddha pada melaksanakan kegiatan keagamaan,” jelas Dirjen Bimas Buddha Kemenag Supriyadi di dalam Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Menurut Supriyadi, selama kurang lebih banyak tiga tahun ini, umat Buddha terus melakukan berbagai kegiatan keagamaan di dalam Candi Borobudur seperti peringatan keras detik-detik Waisak, Kathina, Magha Puja, Asadha Chanting, Pabajja Samanera dan juga kegiatan Kepemudaan Yobbana Dhamma Samaya yang berskala Internasional.
Ditjen Bimas Buddha juga memacu kemudian terus melakukan sinergitas dengan warga teristimewa pada hal Usaha Mikro Kecil lalu Menengah (UMKM) serta Badan Usaha milik desa (BUMdes) untuk saling membantu pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan juga kegiatan lainnya seperti yang mana dijalankan ketika acara Yobbana Dhamma Samaya Agustus 2024.
“Dalam melakukan pelayanan di tempat Candi Borobudur, kami dari Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama, tidaklah terlepas dukungan dari semua pihak yang saling membantu, untuk itu dukungan juga kerja sama, agar inisiatif pemerintah terkait Destinasi Perjalanan Super Fokus (DPSP) dapat terlaksana dengan baik dan juga terus berkelanjutan pada pemerintahan berikutnya,” harap Supriyadi.
