JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, kemudian Ketenteraman (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang disebutkan untuk menjalankan acara yang tersebut telah dilakukan dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan sama-sama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir pada rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, kemudian Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia serta Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Publik (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang tersebut semakin berat tanpa dukungan anggaran yang digunakan memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Hari Senin (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, pada waktu ini pada Kemenko Polkam tidaklah ada ruang command center yang mana terkoneksi dengan kementerian lalu lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam di menjaga stabilitas kebijakan pemerintah lalu keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di tempat pada koordinasi, sinergi, lalu eksekusi di area lapangan.
“Selain itu belum ada jaringan big data yang digunakan sanggup menangani pengaduan rakyat (dumas) yang digunakan jumlahnya di dalam Kemenko Polkam sangat sejumlah mencapai puluhan ribu. Sehingga berbagai laporan yang tersebut tidaklah tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dijalankan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang dimaksud menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Area Politik kemudian Ketenteraman (Kemenko Polkam) memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
