JAKARTA – Kritik dan juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau memiliki peran penting di perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai bukanlah hanya sekali sebagai vegetasi musiman dengan nilai ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan konflik penting di sistem ekologi pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak segera terhadap daya serap sektor terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan jual tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir pelanggan tembakau kami menurun. Ini adalah menciptakan kami jadi resah,” katanya, diambil Hari Minggu (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tak semata-mata membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menurunkan total tenaga kerja yang digunakan terlibat di sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif sebab fokusnya hanya sekali pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi perekonomian bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau di perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan vegetasi satu musim yang mana memiliki daya tarik oleh sebab itu nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan vegetasi ini sanggup memutus siklus hama seperti kera juga tikus.
“Tembakau sudah menjadi bagian dari budaya juga identitas warga pedesaan, teristimewa di tempat wilayah seperti Temanggung, Boyolali, dan juga Wonosobo, di area mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di sedang keterbatasan lahan yang mana tersedia, vegetasi tembakau mempunyai keunggulan strategis dibandingkan flora lainnya. Hal ini yang digunakan menimbulkan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih sangat jauh dari ideal, khususnya dengan minimnya dukungan kebijakan yang dimaksud melindungi hak lalu kepentingan mereka. Banyak petani yang tersebut merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang digunakan tiada selaras dengan keinginan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga terlibat menyalahkan keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada lingkungan tembakau nasional yang tersebut melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang digunakan semakin menekan keberlangsungan lapangan usaha tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang selama ini sudah pernah berada pada situasi yang tersebut rentan.
“Padahal, kebijakan rakyat itu harusnya melibatkan proteksi bagi semua pelaku di dalam habitat tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang tersebut ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih tinggi banyak menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya area yang mana belum mempunyai peraturan tempat terkait pemeliharaan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat dan juga tempat pada menjalankan sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap memperlihatkan berkelanjutan kemudian dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang digunakan dapat melindungi lapangan usaha tembakau serta para pekerja dalam dalamnya,” tutupnya.
