JAKARTA – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang tersebut penuh tantangan lalu kesempatan bagi perekonomian Indonesia. Dari kebijakan fiskal, inovasi mekanisme subsidi, hingga implementasi acara strategis, semuanya menggambarkan upaya pemerintah di menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa jumlah kebijakan yang dimaksud diterapkan pada 2024 diperkirakan memperburuk daya beli penduduk kelas menengah pada 2025.
“Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Skor (PPN) menjadi 12%, implementasi skema subsidi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), juga beban tambahan dari kegiatan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi tekanan baru bagi warga kelas menengah,” ujar Ekonom dan juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, Akhir Pekan (29/12/2024).
Selain itu, kenaikan nilai barang keinginan akibat kenaikan harga yang dimaksud berlanjut juga menjadi tantangan berat. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Berikut adalah rangkuman insiden ekonomi penting yang digunakan terjadi sepanjang tahun 2024:
Januari: Awal Tahun dengan UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Pemerintah membuka tahun 2024 dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, juga menguatkan daya saing investasi. Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa dalam 2025, dengan beban pajak yang lebih besar terstruktur namun tidak ada secara segera meningkatkan daya beli.
Februari: Pengetatan Subsidi BBM
Pada Februari, pemerintah mulai mengusulkan pembaharuan mekanisme subsidi material bakar minyak (BBM). Subsidi yang digunakan sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini bertujuan untuk meyakinkan subsidi tambahan tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tidaklah memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat.
Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
