Investigasi Binus Sebut Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia kemudian Afrika

JAKARTA – Kebijakan proses pengolahan lebih lanjut pertambangan mineral yang digunakan diadakan Indonesia ternyata menjadi inspirasi bagi sebagian negara mengalami perkembangan di tempat Asia dan juga Afrika. Penelitian yang dimaksud dilaksanakan oleh Binus University (Binus) berjudul ‘Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi juga Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global’ mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia pada meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sudah pernah menggalakkan negara-negara lain untuk mengadopsi langkah serupa.

Salah satu Tim peneliti Binus University Edy Irwansyah mengatakan bahwa pengembangan lebih lanjut dalam Indonesia bukan semata-mata berhasil meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan model kebijakan yang dimaksud relevan untuk konteks global.

“Indonesia sudah pernah menunjukkan bahwa melalui hilirisasi, materi tambang seperti nikel, tembaga, serta kobalt dapat diolah menjadi barang bernilai tambah tinggi yang dimaksud lebih tinggi kompetitif di area bursa internasional. Hal ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk memaksimalkan kemungkinan sumber daya mereka,” ujar Edy.

Penelitian ini mencatatkan bahwa kebijakan proses lanjut Indonesia telah dilakukan memotivasi negara seperti Filipina, yang juga merupakan pemasok nikel utama dunia, untuk menerapkan kebijakan serupa. Langkah ini menunjukkan bagaimana keberhasilan Indonesia pada memacu pengolahan domestik dapat menjadi referensi kebijakan dunia usaha bagi negara-negara lain di dalam Asia juga Afrika yang tersebut miliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

“Hilirisasi dalam Indonesia juga dinilai berhasil menarik pembangunan ekonomi asing dan juga menguatkan kedudukan negara di rantai pasok global. Sistem berbasis nikel seperti unsur baku sel lithium lalu stainless steel memberikan nilai ekspor yang jarak jauh lebih besar tinggi dibandingkan material mentah. Selain itu, upaya ini memacu diversifikasi ekonomi, meningkatkan kekuatan sektor manufaktur, lalu menciptakan lapangan kerja baru di area berbagai wilayah penghasil tambang, seperti Sulawesi dan juga Maluku,” kata Edy yang juga Lecturer Specialist Binus University.

Namun, penelitian yang tersebut dilaksanakan Binus juga mencatat beberapa tantangan yang dimaksud dihadapi Indonesia pada penerapan kebijakan ini. Menurut salah satu Tim Peneliti, Ahmad Sofyan, salah satunya adalah konflik perdagangan internasional, seperti gugatan Uni Eropa di dalam Organisasi Perdagangan Global (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. Konflik ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya proteksionisme domestik untuk penyelenggaraan lapangan usaha nasional dengan aturan perdagangan bebas global.

“Perselisihan ini mengharuskan Indonesia untuk memadukan strategi proses pengolahan lebih lanjut dengan pendekatan diplomasi kegiatan ekonomi yang tersebut konstruktif. Jika tiada dikelola dengan baik, ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap hubungan perdagangan internasional,” kata Ahmad Sofyan.

Selain tantangan di dalam tingkat internasional, isu lingkungan juga menjadi perhatian penting pada kebijakan hilirisasi. Proses pengolahan logam berat seperti nikel juga tembaga berisiko menghasilkan kembali limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan jikalau tidak ada dikelola dengan teknologi yang memadai. Pembaruan eksploitasi tambang juga berpotensi mempercepat deforestasi dan juga degradasi lingkungan, sehingga diperlukan regulasi yang digunakan kuat lalu teknologi pengolahan yang tersebut ramah lingkungan.

Riset ini menegaskan bahwa proses pengolahan lebih lanjut adalah langkah strategis yang tersebut mampu mengubah peran Indonesia dari sekadar eksportir material mentah menjadi pusat manufaktur global. Namun, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini bergantung pada keberlanjutan, regulasi yang mana inklusif, serta pengelolaan yang tersebut cermat.

“Indonesia telah terjadi menjadi model yang dimaksud disertai sejumlah negara berkembang, tetapi kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk menjamin keberlanjutan ekonomi, pengamanan lingkungan, lalu kesetaraan kegunaan bagi masyarakat,” kata Edy.