Ketua DPR Minta Aparat Netral di tempat pemilihan kepala daerah 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan pernyataan pemilihan gubernur Serentak 2024 yang digunakan akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, sanggup berjalan dengan jujur lalu adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia bisa jadi secara bebas memilih calon pemimpin di area daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di area Indonesia di area mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah adalah momen pesta rakyat yang tersebut harus dijalani dengan gembira kemudian sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan terhadap KPU serta Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan meminta-minta untuk dapat memverifikasi semua proses pemilihan gubernur yang dimaksud akan dilangsungkan serentak di dalam 545 wilayah berjalan dengan lancar serta aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di tempat setiap area yang tersebut menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika urusan politik di Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas pada penyelenggaraan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk meyakinkan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mana mencatatkan data ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di tempat mana 183 dalam antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan mengupayakan rakyat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri dan juga ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Warga dapat melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam juga foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga menggalakkan pasangan calon (paslon) dan juga partai-partai pendukungnya untuk meyakinkan Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
