Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, hari terakhir pekan 27 Desember 2024 Jam 21.30 Waktu Indonesia Barat di area SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Kuantitas ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen telah ditandatangani lebih banyak dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan terlibat mengerek tarif barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani menyatakan barang-barang keperluan pokok tiada kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang mana dianggap premium masih tetap saja berjalan.
Ditambah sekolah lalu kebugaran juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar dunia usaha menilai penerapan PPN menjadi 12 persen di area sedang lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi pada waktu ini juga sedang terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai lapangan usaha Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, jikalau tak ingin daya beli warga kemudian perkembangan sektor ekonomi makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah telah dilakukan memperhitungkan dengan matang rencana juga dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, perkembangan sektor ekonomi akan tetap saja terjaga dengan berbagai insentif yang disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu masalah PPN 12 persen serta kemungkinan bisa saja ditunda atau tidak, eksklusif dalam One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Jam 21.30 WIB.
