JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Penting Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang dimaksud dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan pemodal harus melintasi kajian komprehensif untuk mengukur faedah bagi rakyat luas, hingga kemungkinan dampak lingkungan kemudian sosial yang mana ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Efek Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan hanya saja keinginan,” ujar Said Didu ketika ditemui di tempat Tangerang, Hari Jumat (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh penduduk tidak sekedar kepentingan perusahaan untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal banyak peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir belaka untuk juga digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau semata-mata bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan sejumlah mendapatkan sarana kemudahan yang diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, lalu ekonomi yang mana ada pada proses pengerjaan PSN dapat ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko urusan politik pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang tersebut protes, negara yang dimaksud harus bayar, tidak pengembang,” lanjutnya.
Tak semata-mata itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 di area era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru pada akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang dimaksud dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
