JAKARTA – Keterlibatan terlibat Indonesia di organisasi dunia, seperti BRICS , Organisation for Economic Co-operation and Development ( OECD ) kecuali North Atlantic Treaty Organization (NATO), dipandang perlu. Aksi ini untuk meningkatkan kekuatan peran Indonesia pada menyusun regulasi lalu norma yang mana berdampak dengan segera bagi dunia usaha serta urusan politik di tempat sejumlah negara.
Terbaru, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, organisasi yang tersebut dibentuk oleh oleh Brasil, Rusia, India, juga China pada 2009, lalu ditambah Afrika Selatan setahun setelahnya.Indonesia juga ingin bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi internasional yang mana berfokus pada penyelenggaraan perekonomian dan juga kerja sebanding antar negara.
Keinginan RI masuk di banyak organisasi dunia disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard pada diskusi Ikatan Alumni University of Birmingham (IA-UB), Ibukota Indonesia Selatan, Mingguan (16/2/2025).
“Saya tuh bilang kalau sanggup Indonesia tuh ada di area seluruh organisasi internasional yang dimaksud ada di dalam dunia, kenapa? Karena tugas OECD they’re making norms, they’re making regulation,” ujar Febrian ketika ditemui di dalam lokasi.
Kepentingan nasional agak sulit diakomodir bila Indonesia tiada berpartisipasi di dalam dalamnya. Febrian menyebut, pernyataan Indonesia berpotensi tidak ada didengar pada waktu regulasi disusun.
Kalau kita bukan ada disana berarti pengumuman itu tidak ada didengarkan, kita tidaklah ada pada saatnya mereka bikin norms, bikin regulation. Nah itu sebabnya kita harus masuk, termasuk apapun itu kalau kita bisa, kecuali NATO ya pasti gak sanggup lantaran aliansi pertahanan tuh udah dilarang di tempat Undang-undang dasar 1945, itu koridor kita,” paparnya.
Febrian mencontohkan, aturan main alias rules of the game BRICS sudah ada disusun sebelumnya, namun ketika Indonesia masuk sebagai anggota penuh sejak Januari 2025 lalu, pemerintah masih menegaskan kepentingan nasional bisa saja terwadai pada regulasi.
“Nah, contoh mengenai BRICS telah ada 20 tahun, berarti mereka bikin rules of the game sudah ada ada, begitu kita masuk then first challenge adalah bagaimana kita bisa jadi melakukan konfirmasi kepentingan nasional kita dapat terwadai oleh rules of the game dari BRICS yang dimaksud sudah ada 20 tahun yang digunakan ada,” beber dia.
“Kemudian yang digunakan kedua bagaimana kita sanggup menjamin bahwa keanggotaan kita ini bisa saja memberikan nilai tambah kita, pada ketika kita masuk OECD, jadi OECD ini bagaimanapun juga secara rules and regulation kita harus sama,” lanjut Febrian.
