JAKARTA – Diskusi Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis terhadap pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diambil. Ketua FJKKI, Andi Rukman Karumpa menekankan, pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis, khususnya yang tersebut telah terjadi berjalan agar tak mangkrak.
“Pemerintah harus meyakinkan proyek-proyek yang digunakan sudah ada berjalan tidaklah berhenti oleh sebab itu efisiensi anggaran. Hal ini penting untuk menjaga pertumbuhan perekonomian juga mempercepat penyelenggaraan infrastruktur yang menjadi fondasi pembangunan nasional,” ujar Andi pada waktu pembentukan Diskusi Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) di area kantor sekretariat DPN Inkindo, Jakarta, Kamis (7/2/2025).
FKJKI, lanjut Andi, juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan serta perizinan proyek infrastruktur . Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu meyakini langkah ini akan mengupayakan percepatan pengerjaan yang digunakan lebih besar efisien di area berada dalam situasi ekonomi yang dimaksud penuh tantangan.
“FKJKI juga berharap pemerintah menjamin keberlanjutan proyek tempat dengan menggalakkan pemerintah wilayah masih mengalokasikan anggaran pembangunan,” lanjut Andi.
Selain itu Andi menekankan, pentingnya menegaskan keberlanjutan proyek di area daerah. Ia berharap pemerintah pusat menggerakkan pemerintah wilayah masih mengalokasikan anggaran pembangunan, meskipun ada kebijakan efisiensi.
“Jangan sampai konstruksi dalam tempat terhambat,” tambahnya.
Andi menyampaikan pelaku perniagaan sektor pembangunan mempunyai komitmen penuh pada menyokong upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Andi menyampaikan UMKM sektor proyek konstruksi juga siap berperan terlibat pada menjalankan pekerjaan untuk pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan.
“Dalam rangka swasembada pangan, banyak pekerjaan-pekerjaan irigasi yang dimaksud harus dibangun teman-teman pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga prasarana kesehatan,” kata Andi.
Tidak semata-mata memberikan masukan terhadap pemerintah, sambung Andi, FKJKI juga menghadirkan perusahaan pembangunan untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang dimaksud diusulkan adalah melalui pelatihan serta sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota di proyek swasta maupun internasional.
