JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang dimaksud diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri kemudian delegasi menteri yang mana dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom kemudian Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang digunakan dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, dan juga Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih besar terlihat sebagai pura-pura zaken, di tempat mana unsur politikus masih dominan, dan juga bahkan mengesampingkan profesional yang digunakan tiada berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep pada mana menteri-menteri yang diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang dimaksud tidak ada terikat dengan kepentingan partai, dan juga hanya sekali fokus pada keahlian juga pengalaman di dalam sektor yang digunakan dia tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional serta teknokrat yang dimaksud berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Idea ini sejalan dengan keinginan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk memverifikasi bahwa pemerintahan berjalan lebih tinggi efektif, transparan, serta berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas urusan politik Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, kemudian urusan politik dagang sapi istilah populer yang dimaksud menggambarkan negosiasi kebijakan pemerintah yang tersebut transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika meninjau daftar calon duta menteri yang dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih besar diarahkan pada akomodasi urusan politik daripada penekanan pada kompetensi teknis.
